Eratimes. JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran kementerian untuk mulai merumuskan pembatasan game online yang memuat kekerasan, menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden menyoroti potensi dampak buruk game online terhadap perilaku generasi muda. “Beliau menyampaikan bahwa kita harus memikirkan pembatasan dan mencari jalan keluar atas pengaruh gim online,” ujar Prasetyo usai rapat.
Menurut Prasetyo, beberapa game mengandung unsur kekerasan dan visualisasi senjata yang dikhawatirkan dapat ditiru oleh pemain, khususnya remaja. Ia mencontohkan game PUBG yang menampilkan berbagai jenis senjata dan adegan kekerasan. “Jenis-jenis senjata di situ sangat mudah dipelajari. Ini bisa menjadi hal yang berbahaya,” katanya.
Prasetyo menegaskan bahwa arahan Presiden tidak dimaksudkan sebagai pelarangan total, melainkan pengaturan agar dampak negatif bisa diminimalkan. “Mohon jangan disalahartikan. Pembatasan ini lebih kepada pengaturan,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (13/11).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap merumuskan langkah konkret. Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi, Raden Wijaya Kusumawardhana, menegaskan bahwa kementeriannya akan mengikuti kebijakan Presiden. “Prinsipnya, apa pun kebijakan Presiden akan kami tindak lanjuti. Bentuknya seperti apa, nanti Bu Menteri yang akan menjelaskan,” kata Raden di sela acara Leadership Day 2025 di GIK UGM, Selasa (11/11).
Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di sekolah maupun lingkungan masyarakat.
