PONTIANAK – Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (20/10/2026), berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa mengaku menjadi korban pemukulan oleh sekelompok orang berpakaian preman yang belum diketahui identitasnya. Insiden terjadi ketika massa berusaha menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan masyarakat, tetapi terlibat ketegangan dengan petugas keamanan di halaman kantor gubernur.
Dugaan kekerasan terhadap mahasiswa tersebut menjadi sorotan setelah kericuhan pecah di tengah aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pemberitaan, demonstrasi mahasiswa berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni Kantor Gubernur Kalbar dan Gedung DPRD Kalbar. Namun, situasi di kedua tempat itu tidak sama. Aksi di DPRD berlangsung relatif kondusif, sedangkan demonstrasi di kantor gubernur diwarnai ketegangan hingga dugaan pemukulan.
Situasi mulai memanas ketika sejumlah mahasiswa hendak memasuki halaman Kantor Gubernur Kalbar. Petugas Satpol PP yang berjaga di pintu masuk berupaya menghalangi massa, terutama setelah mengetahui adanya ban bekas yang dibawa peserta demonstrasi.
Adu argumen pun tidak terhindarkan. Ketegangan meningkat menjadi aksi saling dorong hingga sebagian mahasiswa berhasil memasuki halaman kantor gubernur.
Di tengah kerumunan, sejumlah ban bekas dibakar. Petugas Satpol PP segera berusaha memadamkan api dan menyingkirkan ban yang terbakar.
Namun, upaya tersebut kembali memicu ketegangan. Tarik-menarik dan saling dorong terjadi sebelum situasi berkembang menjadi kericuhan yang lebih luas.
Di tengah kondisi itulah sejumlah peserta aksi mengaku mendapat perlakuan kasar dari orang-orang berpakaian preman yang tidak mereka kenali.
Perwakilan mahasiswa IAIN Pontianak, Muhammad Hafi, mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan kekerasan yang menimpa rekan-rekannya.
Menurut Hafi, mahasiswa datang bukan untuk menciptakan keributan, melainkan menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan persoalan yang mereka anggap belum mendapat perhatian memadai.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi dan keadilan yang selama ini tidak didapatkan oleh rakyat,” ujar Hafi, sebagaimana diberitakan Pontianak Post.
Ia menyebut sejumlah mahasiswa diduga mengalami pemukulan saat kericuhan berlangsung. Hafi juga mengklaim peserta aksi tidak melakukan perlawanan ketika tindakan tersebut terjadi.
Salah seorang mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan dilaporkan mengalami sesak napas. Mahasiswa tersebut juga mengaku mengalami gangguan pada bagian tangan setelah terlibat ketegangan dengan beberapa orang yang tidak dikenalnya.
Hafi turut mempertanyakan keberadaan kelompok berpakaian preman di sekitar lokasi demonstrasi. Menurutnya, keselamatan peserta aksi, termasuk mahasiswa perempuan, harus menjadi perhatian semua pihak.
Ia meminta aparat berwenang menelusuri identitas orang-orang yang diduga melakukan kekerasan dan memastikan peristiwa tersebut ditangani secara transparan.
Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto telah memberikan keterangan mengenai kericuhan demonstrasi tersebut.
Seperti dilaporkan ANTARA pada Selasa (20/10/2026), Endang menjelaskan bahwa rencana membawa dan membakar ban tidak disampaikan dalam konsolidasi awal dengan koordinator lapangan.
Menurutnya, kepolisian telah menyiapkan pengamanan serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menerima audiensi mahasiswa. Namun, situasi lebih dahulu memanas sebelum tuntutan dapat disampaikan.
Endang juga memastikan tidak ada mahasiswa yang diamankan kepolisian dalam peristiwa tersebut.
Di sisi lain, Kepala Satpol PP Kalbar Suherman menjelaskan bahwa pihaknya memiliki prosedur pengamanan untuk mencegah ban dibawa masuk ke area kantor gubernur. Kebijakan itu berkaitan dengan upaya menjaga fasilitas dan aset pemerintah daerah.
Meski kepolisian dan Satpol PP telah menjelaskan kronologi kericuhan, keterangan tersebut belum menjawab tudingan mahasiswa mengenai keterlibatan orang-orang berpakaian preman dalam dugaan pemukulan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi yang secara khusus menjelaskan identitas orang-orang yang dituding melakukan pemukulan terhadap mahasiswa. Belum dapat dipastikan pula apakah mereka memiliki hubungan dengan organisasi atau pihak tertentu.
Dugaan kekerasan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk keterangan saksi dan penelusuran rekaman peristiwa untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat.
Bagi mahasiswa, kericuhan tersebut meninggalkan kekecewaan. Aspirasi yang semula hendak disampaikan kepada pemerintah daerah justru tidak tersalurkan sebagaimana direncanakan.
Meski demikian, Hafi menegaskan bahwa insiden tersebut tidak akan menghentikan langkah mahasiswa dalam menyuarakan tuntutan mereka.
Ia menyatakan mahasiswa berencana kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada tuntutan mahasiswa, tetapi juga pada kejelasan dugaan kekerasan yang terjadi di tengah demonstrasi.
Penelusuran terhadap identitas terduga pelaku dan klarifikasi dari pihak terkait menjadi penting agar peristiwa tersebut memperoleh penanganan berdasarkan fakta, sekaligus memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
