Eratimes, Jakarta — Massa yang tergabung dalam Movenesia (Move for Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, menuntut reformasi total institusi kepolisian dan pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Senin.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap kinerja Polri yang dinilai jauh dari slogan Presisi—Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Massa menilai terdapat kesenjangan antara citra institusi di ruang publik dan praktik penegakan hukum di lapangan.
Koordinator Lapangan Movenesia, Dedi Setiawan, mengatakan pihaknya mencatat berbagai laporan dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat.
“Kami melihat adanya normalisasi kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oknum anggota kepolisian terhadap masyarakat. Institusi yang seharusnya menjadi pelindung (protector) justru bertransformasi menjadi aktor penindas dan merasa berkuasa,” tegas Dedi Setiawan dalam orasinya.
Perwakilan Movenesia, Zulfani Narahaubun, menyebut dalam lima tahun terakhir kepolisian kerap dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan yang menekan masyarakat dan kebal terhadap hukum.
“Kami berdiri di sini karena keresahan yang sudah di ubun-ubun. Tiga tahun lalu, kita dijanjikan sebuah mimpi bernama Presisi. Tapi hari ini, Rakyat yang melapor malah dipidana! Rakyat yang protes malah dipukul! Anggota kepolisian yang seharusnya mengayomi, justru menjadi mesin penindas yang paling depan menghantam dada rakyatnya sendiri. Presisi Hanyalah jargon di baliho-baliho mahal,” tegas Zulfani Narahaubun.
Movenesia menyatakan aksi ini sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap institusi Polri jika perubahan signifikan tidak segera dilakukan. Mereka meminta Presiden mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolri dari jabatannya.
“Jika pemimpin tidak mampu mendisiplinkan anggotanya dan melindungi rakyatnya, maka tidak ada pilihan lain selain mundur. Reformasi total adalah harga mati untuk menyelamatkan institusi kepolisian kita, serta kami meminta presiden untuk mencopot Kapolri hari ini karena tidak mampu mendisiplinkan anggotanya serta tidak bisa membawa institusi ini menjadi lebih baik,” pungkas Zulfani Narahaubun.
Dalam aksinya, Movenesia menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mendesak Presiden segera mencopot Kapolri karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin di tubuh Polri. Kedua, menilai Kapolri gagal menjamin reformasi institusi karena kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang dinilai terus berulang.
Ketiga, menuntut tanggung jawab politik dan moral Kapolri atas kekerasan aparat yang dianggap sebagai kegagalan kepemimpinan struktural. Keempat, menolak penggunaan istilah “oknum” sebagai pembenaran atas kekerasan yang dinilai terjadi berulang dan sistematis. Kelima, menuntut proses hukum yang adil dan terbuka, termasuk penerapan sanksi pidana maksimal dan sanksi etik berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pelaku.
