Eratimes. JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali mengkritisi pelaksanaan pilkada langsung yang dinilainya menyimpan banyak persoalan mendasar. Mulai dari tingginya biaya politik, potensi kecurangan, hingga netralitas aparatur yang belum sepenuhnya terjaga. Atas dasar itu, PKB secara konsisten mendorong agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD sebagai alternatif yang dinilai lebih rasional dan efisien.
Pandangan tersebut disampaikan Cak Imin melalui akun media sosial X, pada Jumat (2/1/2026). Ia menegaskan, sikap PKB mengenai pilkada lewat DPRD bukanlah hal baru, melainkan telah diperjuangkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak zaman pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan undang-undang. Alasannya sederhana: biaya mahal, penuh kecurangan, dan aparatur belum banyak yang bisa netral,” tulis Cak Imin.
Menurutnya, sejak awal PKB berpandangan bahwa pilkada tidak langsung melalui DPRD lebih masuk akal dalam konteks efektivitas anggaran negara serta stabilitas pemerintahan daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa skema tersebut sempat memiliki landasan hukum yang kuat, sebelum akhirnya dibatalkan melalui kebijakan pemerintah berikutnya.
“Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” ujar Cak Imin.
Lebih jauh, Cak Imin menilai hasil pilkada langsung selama ini belum sepenuhnya menjawab harapan publik. Ia menyebut, tidak sedikit kepala daerah terpilih yang justru kurang mandiri dan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat karena terjebak dalam beban politik dan biaya tinggi saat kontestasi.
“Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” tambahnya.
Wacana Pilkada lewat DPRD kembali menguat setelah pertemuan sejumlah elite partai politik nasional. Cak Imin diketahui bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, pada Senin (29/12/2025).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengakui, salah satu isu yang turut mengemuka dalam pertemuan itu adalah wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, meski bukan satu-satunya topik pembahasan.
“Mungkin ada masalah politik juga yang ikut terbahas. Mungkin saja soal pilkada. Waktunya cukup lama, jadi bisa bahas apa saja,” kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa pertemuan para pimpinan partai tersebut pada dasarnya merupakan agenda silaturahmi akhir tahun, sehingga wajar jika berbagai isu strategis nasional ikut mengemuka dalam perbincangan.
“Itu pertemuan silaturahmi akhir tahun. Namanya silaturahmi, pasti banyak hal yang dibahas sebagai bahan pembicaraan,” pungkasnya.
Pernyataan Cak Imin ini sekaligus menandai kembali menghangatnya debat sistem pilkada di Indonesia, di tengah evaluasi publik terhadap efektivitas, biaya, dan kualitas kepemimpinan daerah hasil pilkada langsung.
Sumber: Pernyataan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan keterangan Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Januari 2026.
