PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek yang ditangani Dinas PUPR ini disebut merugikan keuangan negara hingga Rp40 miliar.
Sejumlah langkah penyidikan sudah dilakukan sejak awal tahun. KPK menggeledah berbagai lokasi, memeriksa puluhan saksi, hingga memanggil Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah periode 2009–2018.
Kasus ini mulai terbuka setelah KPK melakukan penggeledahan besar-besaran pada 25–29 April 2025. Tim menyisir 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Sejumlah dokumen penting hingga barang bukti elektronik disita.
Sebulan kemudian, pada 22 Mei 2025, KPK menyampaikan estimasi kerugian negara dalam proyek tersebut yang mencapai Rp40 miliar. Angka itu didapat setelah penyidik menghitung ulang nilai anggaran dan realisasi di lapangan.
Langkah berikutnya dilakukan pada 3–4 Juli 2025. Sebanyak 40 orang dipanggil sebagai saksi. Mereka berasal dari kalangan pejabat dinas, kontraktor, hingga pihak swasta yang terkait dengan proyek jalan tersebut.
Plt Deputi Penindakan KPK pada 26 Agustus 2025 menegaskan, penyidik meyakini kepala daerah mengetahui alur penganggaran proyek jalan di Mempawah. Meski begitu, KPK masih mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan apakah ada kebijakan yang menyimpang di masa itu.
Nama Ria Norsan dalam Sorotan
Nama Ria Norsan masuk dalam sorotan karena menjabat sebagai Bupati Mempawah saat proyek jalan itu berjalan. Pada 21 Agustus 2025, ia diperiksa sebagai saksi selama hampir 12 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ria Norsan membantah menerima aliran dana dari proyek bermasalah tersebut. Ia menyebut transfer dana yang disebut dalam amar putusan terdahulu adalah pembayaran utang pribadi, bukan hasil korupsi. Meski begitu, KPK tetap menelusuri keterangannya dengan memeriksa alur keuangan para terpidana.
Ketegangan publik kembali mencuat pada pekan terakhir September. Pada 24–25 September 2025, KPK menggeledah rumah dinas gubernur, rumah pribadi Ria Norsan, serta rumah dinas Bupati Mempawah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan. Hingga kini, KPK belum menyampaikan hasil detail dari penggeledahan maupun pemeriksaan lanjutan.
Isu Politik dan Perlindungan
Selain proses hukum, kasus ini juga bergulir ke ranah politik. Ditengah isu korupsi di Mempawah yang menyeret namanya, Justru tanggal 29 April 2024, Ria Norsan diketahui resmi bergabung dengan Partai Gerindra, partai penguasa di tingkat Nasional. Langkah ini menimbulkan spekulasi publik bahwa manuver politik tersebut terkait dengan upaya mencari “perlindungan” atau bahkan “suaka politik hukum” di tengah sorotan KPK.
Sejumlah pengamat menilai masuknya Norsan ke Gerindra berpotensi memperkuat posisi politiknya, sekaligus membuka ruang lobi di tingkat pusat. Namun, kalangan masyarakat sipil menegaskan bahwa dukungan partai politik tidak boleh mengaburkan proses penegakan hukum.
“Ini ujian bagi KPK untuk membuktikan independensinya. Kasus di Mempawah tidak boleh berhenti di level pejabat menengah, sementara aktor utama dibiarkan lolos hanya karena punya akses politik,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Pontianak.
Tuntutan Transparansi
Sejauh ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, terdiri dari dua pejabat penyelenggara negara dan seorang pihak swasta. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Namun, identitas lengkap ketiganya belum diumumkan secara terbuka.
Publik menaruh perhatian besar pada kasus ini karena dianggap hanya “orang bawahannya” yang diseret ke pengadilan. Banyak pihak mendesak agar KPK membuka fakta secara transparan, termasuk bila ada keterlibatan pejabat tinggi daerah pada masa itu.
Kasus korupsi proyek jalan Mempawah menjadi salah satu perkara besar di Kalbar tahun ini. Bagaimana ujung penyelidikannya, masih bergantung pada langkah KPK dalam mengurai bukti dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu—baik kepada pejabat bawahan maupun tokoh politik berpengaruh.
Infografis Jejak Penyelidikan Kasus Korupsi di Mempawah
