Eratimes. PONTIANAK – Pengamat pendidikan dari IAIN Pontianak, Buhori, menilai sektor pendidikan di Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kesenjangan akses pendidikan hingga keterbatasan tenaga pengajar. Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, yang digelar Idealog Indonesia di Aming Coffee Pontianak, Kamis (5/3/2026).
Dalam forum bertema “Membaca Ulang Kalimantan Barat: Antara Janji dan Harapan” tersebut, Buhori menjelaskan bahwa salah satu masalah utama pendidikan di Kalbar adalah ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Menurutnya, kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas serta keterbatasan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah membuat kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak belum merata.
“Persoalan pendidikan kita, khususnya di Kalimantan Barat, tidak ringan. Salah satunya adalah kesenjangan akses pendidikan antara kota dan daerah,” kata Buhori dalam diskusi tersebut.
Selain akses pendidikan, ia juga menyoroti persoalan infrastruktur pendidikan yang masih terbatas serta kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian status dan penghasilan.
Buhori menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan berbasis data terhadap kondisi pendidikan di setiap wilayah.
Pemetaan itu, lanjutnya, harus mencakup distribusi tenaga pendidik agar pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang kekurangan guru dan mana yang kelebihan tenaga pengajar.
Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dinilai dapat merumuskan kebijakan redistribusi guru secara lebih tepat sasaran, termasuk memberikan insentif atau penghargaan bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik.
“Kalau persoalannya terkait kebutuhan guru di beberapa wilayah, maka harus ada pemetaan yang baik. Dari situ bisa dibuat kebijakan reward dan punishment, misalnya memberi penghargaan bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah yang membutuhkan,” jelasnya.
Lebih jauh, Buhori juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan sektor pendidikan.
Ia menilai, sejumlah kebijakan pendidikan nasional sering kali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik daerah, sehingga ketika diterapkan di daerah justru memunculkan persoalan baru.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu lebih aktif menyampaikan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah pusat agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat seragam secara nasional.
“Saya kira pemerintah daerah juga perlu menyuarakan kepada pemerintah pusat bahwa persoalan pendidikan di daerah tidak bisa disamaratakan dengan daerah lain. Ada karakteristik dan tantangan yang berbeda,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan beberapa kebijakan nasional di sektor pendidikan yang dalam implementasinya di daerah menimbulkan kendala, baik dari sisi pengelolaan anggaran pendidikan maupun pelaksanaan program di lapangan.
Melalui forum diskusi tersebut, Buhori berharap pemerintah daerah dapat memperkuat aspirasi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat sipil, untuk mendorong evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi daerah.
“Maka pemerintah daerah perlu memperkuat suara dari mahasiswa dan masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah pusat agar kebijakan yang bermasalah ketika diterapkan di daerah bisa dievaluasi kembali,” pungkasnya.
