Oleh: Ahmad Rinto, S.Sos. *Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kalbar
Sebagai pemuda yang aktif di gerakan sosial dan masyarakat. Setiap hari saya melihat langsung bagaimana keputusan politik di tingkat daerah berdampak nyata bagi warga—entah itu soal jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, layanan kesehatan yang timpang, atau kebijakan yang lebih berpihak pada elite ketimbang rakyat. Karena itu, perdebatan Pilkada langsung versus pemilihan kepala daerah oleh DPRD bagi saya bukan isu elit, tapi soal siapa yang sebenarnya berdaulat di daerah ini.
Banyak pihak mengatakan Pilkada langsung terlalu mahal. Anggaran besar, kampanye riuh, politik uang di mana-mana. Kritik ini ada benarnya. Tapi pertanyaannya sederhana: apakah karena mahal, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya harus dicabut? Atau justru karena mahal itulah sistemnya yang harus dibenahi, bukan demokrasinya yang dipangkas?
Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, memang kelihatannya lebih hemat. Tidak ada baliho di desa, tidak ada kampanye terbuka, tidak ada mobilisasi massa. Tapi jangan naif. Di balik penghematan itu, ada risiko yang jauh lebih berbahaya. Demokrasi dipersempit, keputusan dipusatkan pada segelintir orang, dan transaksi politik menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Tidak perlu membeli suara rakyat, cukup mengamankan suara elite.
Sebagai pemuda yang bergerak di masyarakat, saya justru khawatir pemilihan lewat DPRD akan melahirkan korupsi yang lebih rapi dan sistemik. Kepala daerah tidak lagi merasa berutang pada rakyat, tetapi pada partai dan elite politik yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan. Akibatnya, kebijakan publik rawan jadi alat balas jasa, bukan solusi bagi persoalan warga.
Pilkada langsung memang belum ideal. Ia penuh cacat dan sering disalahgunakan. Namun setidaknya rakyat masih punya ruang untuk menghukum atau memberi kepercayaan. Demokrasi memang mahal, tetapi itu harga yang wajar untuk menjaga suara rakyat tetap berarti. Yang membuatnya bermasalah bukan partisipasi rakyat, melainkan biaya politik yang dibiarkan liar dan penegakan hukum yang lemah.
Bagi saya, demokrasi yang tampak murah melalui pemilihan oleh DPRD justru berisiko mahal bagi masa depan. Mahal karena membuka ruang korupsi tertutup, mahal karena menjauhkan rakyat dari kekuasaan, dan mahal karena membuat politik semakin asing bagi warga.
Sebagai generasi muda, kita seharusnya tidak memilih jalan pintas yang melemahkan demokrasi. Yang kita butuhkan adalah keberanian memperbaiki sistem Pilkada langsung, bukan mengembalikannya ke ruang-ruang sempit elite. Sebab ketika rakyat tidak lagi memilih, saat itulah korupsi menemukan jalannya yang paling mudah.
