ERATIMES. Pontianak – Pernyataan pemerintah yang menyebut stok bahan bakar minyak (BBM) nasional aman dinilai tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Di Kalimantan Barat, masyarakat justru menghadapi krisis BBM yang memicu antrean panjang dan lonjakan harga eceran hingga Rp15.000–Rp20.000 per liter.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa cadangan operasional BBM nasional berada pada kisaran 20 hari, bahkan di tengah konflik Timur Tengah. Namun, klaim tersebut dianggap tidak relevan bagi masyarakat di daerah yang harus berjam-jam mengantre tanpa kepastian mendapatkan BBM.
Kondisi global seperti eskalasi konflik di Timur Tengah memang berpotensi mengganggu distribusi energi dunia, khususnya melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz. Namun, menjadikan faktor global sebagai alasan dinilai tidak cukup, mengingat persoalan utama di Kalbar justru terletak pada buruknya distribusi dan lemahnya pengawasan di dalam negeri.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Pertamina yang dinilai gagal menjalankan fungsi distribusi secara merata. Kelangkaan yang terjadi membuka ruang praktik penimbunan dan permainan harga, yang pada akhirnya membebani masyarakat kecil.
Ketua PW Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Zainullah, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah dan Pertamina. Ia menilai pernyataan “stok aman” justru terkesan menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.
“Ini bukan sekadar ketidaksinkronan data, tapi bentuk kegagalan pemerintah membaca realitas. Mengatakan BBM aman di saat rakyat antre berjam-jam dan membeli dengan harga mencekik adalah bentuk ketidakpekaan,” tegasnya.
Ia juga menilai negara lalai dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap energi. Menurutnya, jika distribusi berjalan baik, maka tidak mungkin terjadi kelangkaan hingga harga eceran melonjak drastis.
“Krisis ini menunjukkan lemahnya kontrol negara. Jika dibiarkan, kepercayaan publik akan terus menurun. Pemerintah dan Pertamina tidak bisa terus berlindung di balik angka cadangan nasional,” lanjutnya.
PW IPNU Kalbar mendesak dilakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi BBM, termasuk audit menyeluruh terhadap rantai pasok serta penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bermain di tengah kelangkaan.
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah bahwa keberhasilan tidak bisa diukur dari angka di pusat semata, tetapi dari sejauh mana masyarakat di daerah benar-benar merasakan kehadiran negara.
