Eratimes. PONTIANAK – Pengusaha dan penggerak organisasi kepemudaan, Suseno Edy Prasetyo, S.H., CIM., menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pengangguran di Kalimantan Barat yang dinilai masih cukup tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam dialog publik bertajuk “Membaca Ulang Kalimantan Barat: Antara Janji dan Harapan” yang digelar oleh komunitas Idealog sebagai refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Suseno menilai persoalan pengangguran di Kalimantan Barat belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas.
“Jika kita menilai satu tahun pemerintahan berjalan, maka persoalan pengangguran di Kalimantan Barat menunjukkan satu hal penting: belum adanya arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam penciptaan lapangan kerja,” kata Suseno dalam dialog tersebut.
Suseno menjelaskan, berdasarkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka pengangguran di Kalimantan Barat memang terlihat relatif stabil. Data menunjukkan TPT berada di kisaran 4,9–5,1 persen, kemudian turun tipis menjadi sekitar 4,8–5,0 persen.
Namun menurutnya, stabilitas tersebut belum mencerminkan perbaikan kualitas lapangan kerja.
“Angka TPT memang terlihat relatif stabil, tetapi stabilitas ini lebih disebabkan oleh penyerapan sektor informal, bukan karena lahirnya lapangan kerja baru yang formal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Disisi lain, Suseno juga menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan usia muda, terutama lulusan SMA hingga perguruan tinggi.
“Yang paling mengkhawatirkan adalah dominasi pengangguran usia muda dan lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Ini menandakan bahwa selama satu tahun terakhir tidak ada intervensi kebijakan signifikan yang secara khusus menyasar pengangguran terdidik dan pemuda,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.
Berbagai sektor yang sebenarnya memiliki potensi besar, seperti ekonomi kreatif, belum dikelola secara serius sebagai strategi pembangunan daerah.
Dalam pandangannya, pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat masih berada pada tahap wacana dan belum menjadi agenda kebijakan yang kuat. Ketiadaan regulasi yang jelas membuat sektor tersebut sulit berkembang secara terarah.
“Lebih jauh, ketiadaan regulasi berupa perda atau pergub membuat ekonomi kreatif berjalan tanpa arah. Program yang ada lebih bersifat event dan seremonial, tidak menyentuh akar persoalan pengangguran pemuda,” katanya.
Dialog publik yang diselenggarakan Idealog tersebut menjadi ruang refleksi terhadap berbagai persoalan pembangunan di Kalimantan Barat, termasuk isu ketenagakerjaan yang dinilai masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
