eratimes, PONTIANAK — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas OSO Pontianak menggelar dialog publik bertajuk Dialektika Demokrasi pada Sabtu (18/4/2026) di Ruang Rapat Universitas OSO Pontianak. Kegiatan ini menghadirkan unsur penyelenggara pemilu, legislatif, dan akademisi untuk membahas evaluasi kebijakan pemerintah setelah lebih dari satu tahun berjalan. Diskusi terbuka ini diikuti puluhan peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal demokrasi.
Mengangkat tema “Lebih dari Satu Tahun Pemerintahan Baru: Menguji Kebijakan, Mengawal Demokrasi”, forum ini menjadi ruang refleksi atas sejumlah kebijakan strategis pemerintah, seperti program Koperasi Merah Putih, Satuan Pelayanan Pemenuhan Indonesia (SPPI), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, isu efisiensi anggaran yang berdampak pada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu juga menjadi sorotan utama dalam diskusi.
Rektor Universitas OSO Pontianak, Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Sebelumnya, Ketua Panitia Zanu Prayoga dan Presiden Mahasiswa BEM Universitas OSO Pontianak, Irvan Surya, menyampaikan sambutan yang menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi.
Dialog ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang. Akademisi hukum tata negara Universitas OSO Pontianak, M. Fadhly Akbar, S.H., M.H., menyoroti pentingnya aspek konstitusionalitas dalam setiap kebijakan publik. Ia menekankan bahwa kebijakan yang berdampak luas harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari sisi legislatif, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, S.Sos., M.Si., memaparkan tantangan fungsi pengawasan DPRD di tengah dinamika kebijakan pemerintah. Menurutnya, peran legislatif sangat krusial dalam memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, S.T., mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti pada pemungutan suara, tetapi berlanjut pada pengawasan dan partisipasi berkelanjutan.
Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, S.Sos., M.H., menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi dan ruang sipil, terutama dalam masa transisi pemerintahan pasca Pemilu 2024.
Diskusi berlangsung dinamis. Mahasiswa yang hadir aktif mengajukan pertanyaan kritis, mulai dari isu efisiensi anggaran di KPU dan Bawaslu, efektivitas pengawasan legislatif, hingga kondisi demokrasi di Kalimantan Barat. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kepedulian generasi muda terhadap arah kebijakan publik.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas OSO Pontianak, Irvan Surya, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum akademik, melainkan bentuk nyata keterlibatan mahasiswa dalam menjaga demokrasi.
“Demokrasi sedang diuji. Kami memilih untuk hadir, berdialog, dan bersikap. Ini bukan sekadar diskusi, tetapi komitmen mahasiswa sebagai penjaga demokrasi,” pungkasnya.
Kegiatan Dialektika Demokrasi ini menjadi salah satu upaya konkret mahasiswa dalam membangun ruang diskursus publik yang sehat, kritis, dan berbasis data, sekaligus memperkuat peran civitas akademika dalam mengawal arah kebijakan pemerintahan. (Rilis)
