Eratimes. PONTIANAK – IDEALOG menggelar diskusi publik bertajuk “Membaca Ulang Kalimantan Barat: Antara Janji dan Harapan” sebagai refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, politisi, pengusaha muda, serta aktivis sebagai narasumber untuk menelaah capaian kebijakan pemerintah daerah secara kritis.
Direktur IDEALOG, Muhammad Syukri, M.I.Kom, mengatakan kegiatan ini digelar melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga dan komunitas pemuda di Kalimantan Barat. Ia menegaskan dialog publik ini bertujuan membuka ruang diskusi yang sehat dan konstruktif bagi generasi muda.
“Momentum ini kami bangun bersama berbagai komunitas pemuda di Kalimantan Barat agar ruang dialog tetap terbuka. Kami berharap pemuda tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berpikir, peduli, dan mengawasi kinerja pemerintah,” ujar Syukri.
Menurutnya, berbagai janji kampanye serta program yang telah dijalankan pemerintah daerah perlu dikaji secara kritis agar selaras dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat. Ia menilai isu-isu strategis seperti pendidikan, pelayanan publik, pertambangan rakyat, ketahanan pangan, hingga transparansi reformasi birokrasi harus menjadi perhatian bersama.
“Janji-janji kampanye perlu dilihat kembali secara objektif. Apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan daerah, khususnya di sektor pendidikan, pelayanan publik, pertambangan rakyat, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Arief Akbar dalam sambutannya yang mewakili penyelenggara menegaskan bahwa dialog ini tidak dimaksudkan untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia menilai diskusi tersebut justru menjadi ruang evaluasi yang konstruktif.
“Dialog ini bukan untuk menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kami ingin menelaah secara kritis sejauh mana program yang dijanjikan telah bertransformasi menjadi kebijakan berkelanjutan yang memiliki dasar hukum jelas serta terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD,” kata Arief.
Ia menambahkan, kebijakan yang lahir dari program pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keahlian. Di antaranya Dr. Erdi, M.Si, akademisi Universitas Tanjungpura sekaligus pengamat kebijakan publik; Dr. Noor Arifin Noor Aziz, S.H., M.H, anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya; Suseno Edy Prasetyo, S.H., CIM, pengusaha muda dan penggerak pemuda Kalimantan Barat.
Selain itu hadir pula Buhori, M.Pd, akademisi IAIN Pontianak sekaligus pengamat pendidikan; Tengku Kahharuddin, S.H, pengamat hukum dan tata kelola pertambangan; serta B. Tagaptiam Gudag, aktivis pertanian dari Gerakan Revolusi Pertanian (GRP).
Para narasumber memberikan pandangan kritis mengenai berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Barat, mulai dari kebijakan pendidikan, tata kelola pertambangan rakyat, hingga penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Audiens menilai kebijakan pemerintah daerah seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus dirancang dengan perspektif keberlanjutan.
Salah satu peserta diskusi menyampaikan bahwa masyarakat berharap setiap kebijakan yang direalisasikan memiliki dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah.
“Program pemerintah harus dirancang berkelanjutan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas atau kegiatan seremonial,” ujar salah satu peserta diskusi.
Panitia menyatakan seluruh hasil notulensi diskusi akan dirangkum dan disampaikan kepada pimpinan daerah di Kalimantan Barat. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari kontribusi pemuda dalam memberikan masukan kritis terhadap arah pembangunan daerah.
“Catatan hasil dialog hari ini akan kami teruskan kepada pimpinan di Kalimantan Barat. Ini merupakan bentuk perhatian dan kontribusi pemuda untuk ikut mengawal pembangunan daerah secara kritis dan konstruktif,” ujar panitia penyelenggara.
