Eratimes. JAKARTA — Sejumlah negara telah menerapkan regulasi khusus untuk mengatur aktivitas influencer di media sosial sebagai respons terhadap maraknya konten yang berpotensi menyesatkan publik. China, Amerika Serikat, Italia, Australia, Belanda, dan Singapura menjadi beberapa negara yang sudah memiliki aturan jelas mengenai peran dan batasan para pembuat konten digital tersebut.
China merupakan salah satu negara yang menerapkan regulasi paling ketat sejak 2022. Influencer yang ingin membahas topik tertentu seperti hukum dan kesehatan diwajibkan memiliki sertifikat khusus yang diverifikasi oleh platform. Sementara itu, Singapura mewajibkan influencer—khususnya yang memberikan saran keuangan atau “finfluencer”—untuk mengikuti Singapore Code of Advertising Practice (SCAP) serta tunduk pada aturan Infocomm Media Development Authority (IMDA).
Di tengah dinamika tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan sedang mengkaji kemungkinan penerapan regulasi serupa di Indonesia, termasuk opsi sertifikasi bagi influencer. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, dalam agenda internal kementerian, Kamis (31/10).
“Karena informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu,” ujar Bonifasius. Ia menambahkan bahwa isu regulasi influencer saat ini tengah menjadi bahan diskusi internal. “Kami ada WA Group, lagi bahas bagaimana isu ini. Ada negara yang sudah mengeluarkan kebijakan baru,” katanya.
Bonifasius menegaskan bahwa Komdigi masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak sebelum memutuskan apakah Indonesia perlu mengadopsi model regulasi influencer seperti yang diterapkan negara lain.
