Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendorong rasa memiliki masyarakat terhadap potensi besar yang dimiliki oleh provinsi ini.
Kepada wartawan, Krisantus mengatakan bahwa pembahasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2026 telah dimulai. Ini adalah langkah penting dalam proses penyusunan anggaran daerah.
“Proses ini harus dilalui. Kita perlu memastikan anggaran digunakan secara tepat, efektif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya setelah rapat paripurna, Kamis (14/8).
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama Pemprov Kalbar dalam KUA-PPAS 2026, terutama di daerah yang memiliki jalur transportasi vital bagi perekonomian.
“Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namun yang menjadi kewenangan provinsi tetap menjadi prioritas utama,” tegas Krisantus.
Ia juga menekankan bahwa fokus tidak hanya pada peningkatan fisik seperti pengaspalan, tetapi juga pada fungsi jalan tersebut. “Kami ingin memastikan semua jalan bisa berfungsi dengan baik dalam lima tahun ke depan. Artinya, bukan hanya tampak bagus, tetapi juga bisa dilalui dengan lancar, menunjang mobilitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan investasi. “Semua jenis logam ada di sini, seperti sawit, CPO, batu bara, nikel, dan emas. Lebih dari seribu perusahaan berinvestasi di seluruh penjuru Kalbar,” jelasnya.
Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu indikatornya adalah penurunan PAD akibat masalah perpajakan dan pemanfaatan aset daerah. “Kita rugi puluhan tahun karena ekspor kita lewat pelabuhan di luar Kalbar, seperti Dumai dan Tanjung Priok, padahal kita punya Pelabuhan Kijing,” ungkap Krisantus.
Pemerintah provinsi mendorong percepatan pengoperasian Pelabuhan Kijing di Mempawah. Krisantus menyebut pelabuhan ini akan menjadi faktor penting yang mengubah perekonomian daerah. “Pungutan Hasil Ekspor (PHE) akan masuk ke daerah kita. Ekonomi lokal akan berkembang, logistik lebih murah, dan daya saing kita meningkat,” jelasnya.
Selain itu, pengerukan alur sungai menuju pelabuhan akan segera dimulai. “Ini penting agar kapal besar bisa masuk. Proyek ini bukan hanya biasa, tetapi merupakan investasi besar untuk masa depan Kalimantan Barat,” tambahnya.
Krisantus juga mengimbau para pelaku usaha dan investor untuk membangun rasa memiliki terhadap Kalimantan Barat. Ia menyayangkan banyaknya alat berat dan kendaraan pengangkut hasil tambang serta perkebunan yang masih menggunakan pelat nomor dari luar daerah.
“Kita rugi dua kali. Jalan rusak karena muatan berat, sementara pajaknya masuk ke daerah lain. BBM juga diangkut keluar, sementara kontribusi ekonominya tidak tinggal di Kalbar,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Kalimantan Barat akan membentuk tim dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mendata seluruh kendaraan dan alat berat yang digunakan perusahaan. “Laporkan dengan jujur dan ubah pelat nomor kendaraan ke Kalbar (KB). Ini bukan untuk menekan, tetapi demi keadilan dan kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Di akhir penyampaian, Krisantus memberi pesan simpatik. “Saya sering melihat di media sosial, ada yang protes mobil saya dengan pelat nomor KB dilarang masuk ke Jawa. Tapi, kalau Kalbar terus seperti ini, bagaimana rasanya? Mari kita introspeksi diri. Kita cari rezeki di Kalbar, manfaatkan sumber daya Kalbar, dan kontribusinya harus kembali untuk rakyat Kalimantan Barat,” ujarnya.(ms)
